Dinsos menggelar sosialisasi terkait verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo selaku ketua tim penanggulangan kemiskinan Kota Pasuruan pada Selasa (16/7/2024), di Rumah Makan Kurnia.
Sosialisasi DTKS ini dihadiri oleh 200 perwakilan pilar sosial, terdiri dari PSM, TKSK, Pendamping PKH, karang taruna, Tagana, Karang werda, hingga teman-teman disabilitas dari Rumah Hebat Disabilitas.
Adi menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan wadah untuk meningkatkan komitmen stakeholder Dinsos untuk berpartisipasi dalam menuntaskan kemiskinan di Kota Pasuruan.
“Ini menjadi bagian yang sangat penting untuk menguatkan komitmen kita semua sebagai stakeholder untuk bersama-sama menuntaskan kemiskinan di Kota Pasuruan.” Ujar Adi.
Setelah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap penerima bantuan sosial yang mengacu pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262/HUK/2022 tentang kriteria fakir miskin, Adi menargetkan ditahun 2024 angka kemiskinan di Kota Pasuruan turun. Hal ini diperkuat dengan menurunnya angka kemiskinan di Jawa Timur, dimana terdapat sekitar 61.000 warga perkotaan di Jawa Timur dinyatakan keluar dari kemiskinan.
“Jawa Timur ini di tahun 2024 kemiskinannya menurun, terutama ditingkat perkotaan. Ada 61.000 warga perkotaan Jawa Timur yang keluar dari kemiskinan. 61.000 warga di provinsi ini termasuk didalamnya adalah warga Kota Pasuruan. Nah kita berharap kemiskinan kita kalau kemarin di tahun 2023 naik, maka harapannya ditahun 2024 ini kemiskinan kita turun. Walaupun hari ini belum rilis dari BPS, tapi indikatornya sudah kelihatan.” Jelasnya.
Selanjutnya Kepala Dinas Sosial, Kokoh Arie Hidayat menambahkan bahwa melalui sosialisasi ini diharap pilar sosial ikut berpartisipasi memperbaiki DTKS dengan secara aktif melakukan usul dan sanggah. Artinya mengusulkan masyarakat miskin yang belum menerima bantuan sosial atau menyanggah apabila penerima bantuan sosial tidak layak.
“Tujuannya supaya teman-teman semua ini bisa mengerti, kemudian ikut mensosialisasikan, ikut bekerja bersama-sama dengan Dinas Sosial untuk bisa memperbaiki DTKS. Juga ikut melaporkan kalau ada penduduk kita yang butuh bantuan atau ikut melaporkan kalau ada penduduk kita yang tidak layak menerima bantuan sosial.” Ujar Kokoh.
Kokoh mengatakan bahwa masyarakat belum memahami bahwa pemerintah memiliki kriteria kemiskinan yang diatur dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262/HUK/2022 sebagai acuan dalam memberikan bantuan sosial. Sehingga masyarakat mengajukan diri sebagai penerima bantuan meski sudah berkecukupan.
“Jadi sederhananya begini, bahwa kita sebagai manusia itu punya standar kemiskinannya sendiri-sendiri. Sehingga seringkali masyarakat itu merasa bahwa dirinya itu adalah masyarakat miskin yang butuh bantuan. Mungkin iya butuh bantuan, tapi tidak dalam standar kemiskinan yang dikehendaki oleh pemerintah untuk dibantu.”
Pada kesempatan ini, Kokoh juga kembali memaparkan 9 kriteria fakir miskin menurut Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262/HUK/2022, diantaranya:
1. Seseorang tidak memiliki tempat berteduh/ tempat tinggal sehari-hari
2. Kepala keluarga atau pengurus keluarga yang tidak bekerja atau tidak berpenghasilan tetap
3. Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir
4. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran
5. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun terakhir
6. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah atau plesteran
7. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng
8. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas
9. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 watt atau bukan listrik.
