DINSOS Kota Pasuruan
Dinsos menerima kunjungan kerja dari Komisi IV DPRD Kabupaten Bondowoso pada Selasa (24/12/2024), di Ruang Rapat Dinsos Kota Pasuruan.
Supriadi, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bondowoso bersama 9 anggota lainnya melakukan kunjungan untuk sharing terkait strategi penanganan kesejahteraan sosial berdasarkan beberapa temuan di Kabupaten Bondowoso.
“Dari hasil pengawasan di Kabupaten Bondowoso, banyak hal temuan-temuan yang akan kami sharing-kan ke Dinas Sosial Kota Pasuruan.” Ujar Supriadi.
Pada kesempatan ini, Komisi IV DPRD Kabupaten Bondowoso ingin mengetahui lebih lanjut terkait proses verifikasi dan validasi DTKS yang dilakukan oleh Dinsos Kota Pasuruan sehingga bantuan dapat diberikan tepat sasaran.
“Bagaimana problematika persoalan di Kota Pasuruan ketika mengupgrade atau memvalidasi data setiap tahun supaya tidak ada tumpang tindih bantuan.” Tanya salah satu anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bondowoso.
Keingintahuan tersebut direspon baik oleh Kepala Dinas Sosial, Kokoh Arie Hidayat yang memang ditugaskan oleh Wali Kota Pasuruan untuk memperbaiki data sejak dilantik menjadi Kepala Dinas Sosial pada akhir tahun 2022.
Kokoh menjelaskan bahwa Dinsos Kota Pasuruan telah berhasil melakukan verifikasi dan validasi DTKS hingga mengalami penurunan drastis. Mulanya sekitar 145.000 orang terdaftar DTKS, tetapi setelah diverifikasi dan validasi dilapangan oleh Tim Verval Dinsos menjadi 59.000 orang.
“Kita lakukan verifikasi dan validasi DTKS dari 145.000 sekarang hanya 59.000. Jadi satu persatu kita lakukan verifikasi dan validasi, yang pertama pada penerima bantuan sosialnya dulu. Jadi penerima bantuan sosial ini harus tepat sasaran.” Jelasnya.
Dinsos melakukan Verifikasi dan validasi DTKS secara mendalam sesuai dengan Kepmensos 262 tahun 2022 tentang kriteria fakir miskin. Kokoh mengatakan saat di verifikasi dan validasi masyarakat cenderung akan menjawab tidak jujur karena takut bantuannya di putus. Tetapi Dinsos juga memiliki kriteria asesmen lain seperti mengamati kondisi bagian dalam rumah dan harta benda yang dimiliki.
“Masyarakat saat ditanya “apakah pernah tidak makan dalam setahun” jawabnya “iya saya pernah tidak makan” pasti begitu jawabannya karena tidak mau bantuannya diputus. Tapi kita punya asesmen lain seperti hartanya apa, seperti sepeda motornya ada 2, punya kulkas, memakai perhiasan, dll. Verifikasi memang seperti itu sehingga kalau ditanya orang kami punya bukti sesuai kriteria kemiskinan.” Katanya.
Kokoh terus mengupayakan agar kualitas DTKS tetap terjaga dengan menjunjung integritas sebagai Kepala Dinas Sosial dan meminta semua pihak untuk turut mendukung proses verifikasi dan validasi DTKS.
“Saya secara jujur meminta saya jangan diganggu untuk urusan itu. Kalau tidak layak ya sudah berarti tidak layak. Saya tidak akan membukakan pintu, bagaimanapun caranya. Karena begitu saya bukakan pintu ya rusak lagi data itu.”
Saat ini Kota Pasuruan juga tidak hanya fokus memberikan bantuan sosial untuk masyarakat miskin tetapi lebih banyak memberikan pemberdayaan berupa bantuan modal usaha bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang memiliki usaha seperti Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), kelompok usaha bersama (KUBE), hingga orang miskin dan disabilitas yang memiliki usaha.
“Seperti disampaikan oleh Gus Menteri, sekarang sudah saatnya kita harus mengeluarkan penerima bantuan dan yang paling banyak adalah memberikan pemberdayaan.” Jelasnya.